Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana


Image

A.  Latar Belakang Masalah

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.[1]

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.[2] Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan dengan pengadilan.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, juga Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.[3] Namun sayangnya, dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala.[4]

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu, dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu, diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan Restorative Justice System. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.[5]

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.[6]

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan ABH semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya. Jim Consedine, salah seorang pelopor Restorative Justice dari New Zealand, berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh Restorative Justice yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Adapun tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya moral justice dan social justice dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan legal justice. Dapat pula diartikan terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim.[7]

Di Indonesia, yang dimaksud Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.[8] Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep ”restorative justice”.

Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi ”restorative justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain:[9] ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Menurut data pada tahun 2009 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebanyak  6.576 terdiri dari  2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.[10] Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa, penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (ultimum remidium), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara.  Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum.[11] Belum lagi masalah napi anak dicampur dengan napi dewasa sebanyak 3.916. hal ini disebabkan, banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa.[12]

Tuntutan adanya perubahan paradigma sistem peradilan anak di Indonesia, khususnya mencari alternatif hukuman selain penjara merupakan hal mutlak, melihat kondisi kehidupan di Lembaga Pemasyarakat yang belum menjamin adanya perbaikan perilaku dan martabat anak selama menjalani hukuman.

Di Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaikan persoalan-persoalan komunitas, seperti Islah, Rekonsiliasi dan Musyarawah. Beberapa pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media restorative justice. Penerapan restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.[13]

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah “IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Kajian Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ).”

 B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifasi masalah merupakan inventaris sejumlah permasalahan yang muncul dari topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat topik penelitian mengenai konsep restorative justice sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Oleh karena itu, sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

2. Pembatasan Masalah

Agar lingkup pembahasannya tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada seputar masalah bagaimana Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam hal ini, fokus pembahasannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan konsep Restorative justice. Konsep Restorative justice ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar lebih terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Restorative Justice?
  2. Dampak dan Hambatan-Hambatan Apakah yang Timbul dalam Pelaksanaan Restorative Justice?
  3. Apakah yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum?

 C.  Kerangka Teori

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kapada masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan kehidupan dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.[14]

Oleh sebab itu, kebijakan terhadapa anak yang berhadapan dengan hukum harus dibenahi karena banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa, penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (ultimum remidium), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak.

Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

  1. Teori utilitarianisme, yaitu sebuah aliran yang menyatakan bahwa setiap hukum dalam arti peraturan yang dibuat, maka harus mempunyai nilai guna bagi masyarakat dengan kata lain kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarynya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berertim hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Jeremy Bentham.[15]
  2. Teori Sociological Jurisprudence, salah satu tokoh dari aliran ini adalah Ehrlich, menurutnya pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tetapi dalam masyarakat sendiri. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam aliran ini, yang mempunyai peranan adalah “living law”, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, tokoh dalam aliran ini adalah Roscoe Pound , Pound dengan teorinya mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering). Untuk dapaat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut: [16]

a. Kepentingan Umum (public interest)

         1). Kepentingan negara sebagai badan hukum;

         2)  Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

       b. Kepentingan masyarakat (social interest)

         1) Kepentingan akan perdamaian dan ketertiban;

        2)  Perlindungan lembaga-lembaga sosial;

        3) Pencegahan kemerosotan akhlak;

        4) Pencegahan pelanggaran hak;

        5) Kesejahteraan sosial.

     c. Kepentingan pribadi (privat interest)

        1) Kepentingan individu;

        2) Kepentingan keluarga;

         3) Kepentingan hak milik.

 D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

  1. Menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik lapangan hukum yang sangat berarti.
  2. Sebagai sarana untuk menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna perkembangan ilmu pengetahuan.
  3. Untuk mengetahui implementasi konsep restorative justice dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

  1. Secara Teoritis, akan menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal pemidanaan, khususnya implementasi konsep restorative justice dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia dalam rangka mengintegrasikan ide perlindungan masyarakat (prevensi general) dan ide perlindungan atau ide pembinaan individu (prevensi spesial) yang akan dijadikan pedoman pemidanaan oleh legislatif.
  1. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penyusunan KUHP baru sebagai pengganti dari KUHP sekarang yang berasal dari WvS.
  2. Bahan dokumentasi dalam studi Sistem Peradilan Pidana, agar dapat lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah, merupakan bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang bermutu, baik, sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analistis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

1.    Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana dan pemidanaan). Oleh karena itu, pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dan eksekutif dalam menetapkan serta merumuskan hukum pidana, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan inipun ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan teoritis-doktrinal.

2.    Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a.  Data Primer

Berupa bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya jenis pidana non-custodial (pidana dengan syarat) dalam sistem ketentuan hukum pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut lebih khusus kepada: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan-bahan Sekunder

Berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literature yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumen, risalah perundang-undangan yang tersimpan dalam bagian dokumentasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) konsep rancangan undang-undang khususnya Konsep KUHP Baru, perundang-undangan negara lain, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian kegiatan ilmiah lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.    Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a.  Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung kepada tempat obyek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

b.  Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari, mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

4.    Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunkan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.[1]

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.


[1] Ibid. hal 250.


DAFTAR PUSTAKA

 Darmodiharjo Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008)

Dewi DS. (Wakil Ketua PN Stabat), Artikel Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia.

Harkrisnowo Harkristuti, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, (Jakarta Edisi Februari 2002)

Manan Bagir, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI 2008)

Prasetyo Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media 2010)

Salman Otje, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah, (Bandung: Refika Aditama 2010).

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan,( Jakarta: Sinar Grafika 2008)

Rizky Rudi (ed), refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)

Data Bina Statistik Dirjen  Pemasyarakatan, Juli 2009.

Sasmita Dian, artikel, Anak-anak Dibalik Terali Besi, Jakarta 2009


[1] DS. Dewi (Wakil Ketua PN Stabat), Artikel Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia. hlm. 1

[2] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 124

[3] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,( Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 102

[4] Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, (Jakarta Edisi Februari 2002), hlm 4.

[5] Rudi Rizky (ed), refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

[6] Op.Cit. hlm. 4

[7] Ibid. hlm. 5

[8] Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI 2008), hlm. 4.

[9] Ibid. hlm. 7

[10]  Data Bina Statistik Dirjen  Pemasyarakatan, Juli 2009.

[11] Lihat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, 2009. Versi online dapat dibaca di http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-masih-menjadi-pelaku kekerasan-terhadap-anak.html

[12] “3.916 Napi Anak Dicampur Napi Dewasa”

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/16372023/3.916.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa, diakses pada 15 Agustus 2011. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum berencana menambah lapas anak baru.

[13] Dian Sasmita, artikel, Anak-anak Dibalik Terali Besi, Jakarta 2009

[14] Diana M. Dinitto, Social Welfare, Politiics and Public Policy.  2000. Hlm. 2

[15] Op.Cit hlm. 117

[16] Ibid. 128

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s